Menjaga Pilkada 2020 Tanpa Korona

SISIBAIK.ID – Rencana hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, terus berjalan. Tahapan kampanye pun dimulai. Untuk itu, Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah munculnya pusat penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) baru, yakni klaster Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Setidaknya ada tiga instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pihak terkait dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada serenak 2020. Pertama, peraturan daerah (perda) dengan pelaksana di lapangannya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didukung Polri dan TNI.

Kedua, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 dengan pelaksana utamanya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didukung oleh TNI, Polri, dan Satpol PP. Terakhir adalah Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan dengan Polri sebagai penegak hukumnya dibantu Satpol PP dan didukung TNI.

Memang tidak mudah. Sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan Covid-19 sudah masif dilakukan, tapi Bawaslu masih saja menemukan pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta Pilkada serentak 2020. Apalagi, sekarang sudah masuk tahapan kampanye.

Berdasarkan temuan Bawaslu, selama tahapan kampanye pada 28-30 September 2020 telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan di 35 kabupaten dan kota. Beberapa di antaranya adalah Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Makassar, dan Sorong Selatan.

Dalam tiga hari pengawasan tersebut, Bawaslu menemukan pelaksanaan kampanye di 582 titik di 187 kabupaten dan kota.

Rinciannya, pertemuan terbatas tatap muka sebanyak 250 kegiatan (43 persen), penyebaran bahan kampanye 128 kegiatan (22 persen), pemasangan alat peraga 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial 64 kegiatan (11 persen), dan kampanye daring 41 kegiatan (7 persen).

Dari temuan tersebut, bisa dilihat bahwa peserta Pilkada serentak 2020 masih mengandalkan metode kampanye tatap muka yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerumuman dan pelanggaran protokol kesehatan. Padahal, pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah sering mendorong agar metode kampanye daring diutamakan.

Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai tahapan kampanye yang telah dimulai sejak 26 September sudah berjalan cukup baik di mana tidak terjadi pelanggaran yang cukup siginifikan terhadap protokol kesehatan Covid-19 oleh para pasangan calon (paslon) dan tim kampanye.

Berdasarkan data Kemendagri, sepanjang enam hari masa kampanye, pelanggaran terjadi di 53 dari 209 kabupaten dan kota. “Artinya, lebih kurang proporsinya sekitar 15% yang melanggar, tapi pelanggarannya tidak terlalu signifikan, tidak seperti pada saat tanggal 4-6 September (tahapan pendaftaran bakal paslon),” ungkap Mendagri Tito Karnavian.

Hal itu ia sampaikan dalam “Kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020” di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Oleh karenanya, Mendagri berpendapat bahwa arahan dan imbauan disiplin protokol kesehatan selama ini sudah dijalankan dengan baik oleh seluruh otoritas yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, dirinya meminta agar konsistensi tersebut dapat terus dijaga.

“Insyaallah dengan kebersamaan dan sinergi ini, kita bisa menyelenggarakan Pilkada dengan aman, baik dari gangguan ketertiban umum dan berbagai bentuk kegiatan anarkis, maupun dari penyebaran Covid-19. Bahkan lebih dari pada itu, kita optimistis Pilkada berkontribusi dalam menekan penyebaran Covid-19,” katanya.[infopublik]