Indonesia Tanpa FPI

Oleh: Dr. Pieter C. Zulkifli, Pengamat Kebijakan Publik

“Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu.” (Gus Dur)

Pengumuman Pemerintah itu akhirnya datang juga. Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai ormas terlarang di seluruh Indonesia. Ormas yang didirikan Rizieq Shihab sejak 1998 itu tak boleh melakukan kegiatan mengatasnamakan dan menggunakan atribut FPI terhitung sejak 30 Desember 2020.

Tamat sudah FPI yang selama ini menjadi momok mayoritas masyarakat. Mayoritas masyarakat tidak menghendaki FPI, sebagaimana hasil survei Polmatrix Indonesia yang diumumkan Selasa 29 Desember 2020. Di mana sebanyak 82,9 persen responden setuju penindakan tegas aparat kepolisian terhadap FPI.

Kini, mulai hari ini, Indonesia tanpa FPI. Pemerintah bahkan menegaskan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI. Artinya, di bumi Indonesia benar-benar tidak diizinkan adanya FPI dengan segala kegiatan dan aktivitasnya. Keputusan pemerintah ini akan mengatasi kegamangan aparat yang terjadi selama ini. Satpol PP, Polisi, dan masyarakat mempunyai dasar dan pegangan hukum dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas FPI.

Keputusan pelarangan FPI tentu saja bukan antiklimaks dari serangkaian peristiwa sejak Rizieq pulang ke Indonesia pada 10 November lalu, tetapi merupakan rangkaian panjang dari perjalanan FPI selama ini. Selain aksi kekerasan, pemerintah juga mencatat sebanyak 37 teroris yang sudah tertangkap dan menjalani peradilan berafiliasi dengan FPI. Rizieq sendiri, dalam suatu pidato mendukung ISIS, yang diketahui merupakan gerakan teroris dunia.

Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa Rizieq sebagai teroris. Pada suatu ceramahnya pada 30 Oktober 2002, Gus Dur menyebutkan Rizieq bersama Abu Bakar Ba`asyir, dan Ja`far Umar Thalib, digolongkan sebagai teroris domestik atau lokal.

Peringatan Gus Dur tersebut, setidaknya nyata dari puluhan oknum FPI yang ternyata terlibat terorisme. Jumlah itu dinyatakan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, bahwa anggota dan eks FPI pernah terlibat aksi terorisme dapat dilihat dari data pengadilan. Data itu bersumber dari riset Benny selaku Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia

Setelah pelarangan FPI, beberapa politisi langsung memberikan kontra narasi terhadap pembubaran itu. Narasi-narasi itu akan terus digunakan untuk merawat kerak dan memagari militansi para pendukung FPI yang tak lagi bertuan, untuk kelak bisa dijadikan mesin politik pada Pemilu 2024. Ini adalah politik. Bagaimanapun, bagi politisi, ormas besar bagaikan gula yang dianggap mempunyai massa yang besar sehingga terlihat meyakinkan di mata politik.

Sekali lagi, pembubaran FPI hanyalah kotak Pandora untuk menguak kekuatan besar yang berada dibelakangnya. Sekali bergerak, momentum ini tidak boleh pudar. Pemerintah tidak boleh berhenti di sini. Sudah menjadi keharusan Negara untuk bersikap tegas dan terukur membubarkan dan melarang berbagai bentuk kegiatan dan simbol FPI, sebab FPI adalah embrio kekacauan yang sepak terjangnya merupakan bentuk perlawanan dan penghianatan terhadap landasan konstitusi Negara.

Selanjutnya, Negara harus serius menyelidiki siapa-siapa saja yang menjadi bagian atau memiliki kontribusi/membiayai semua aktifitas dan gerakan FPI yang memiliki kecenderungan mengacau jalannya Pemerintahan selama ini. Para mafia – pengusaha, pejabat, elite, aparat bahkan siapapun yang terbukti menjadi bagian dari FPI harus ditindak/dihukum berat.

Sangat penting juga untuk disampaikan agar Pemerintah serius dan tidak mengabaikan fakta-fakta lain tentang banyaknya elite, pejabat, para pengusaha dan oknum pejabat atau aparat yang ikut memainkan situasi untuk mendelegitimasi kepempinan Presiden Joko Widodo.

Tidak boleh ada Negara di dalam Negara Kesatuan RI. Tidak boleh ada elite, onknum pejabat yang pura-pura loyal terhadap Presiden tetapi pada kenyataannya justru bermain di dua kaki. Oknum-oknum seperti ini harus disingkirkan dan dihukum berat.

Sesungguhnya, kunci kedamaian di dalam bangsa ini cukup sederhana, kembalikan bangsa ini seperti dulu: jangan biarkan politik identitas merajalela dan biarkan hukum menjangkau para pemecah belah bangsa. Sekali bertempur jangan pernah mundur – saatnya negara hadir, sebelum tenun kebangsaan ini hancur.

Menutup tulisan ini, marilah kita mengenang lagi kalimat bijak dari Bapak Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid:  “Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu.”

Selamat Tahun Baru 2021.

Artikel ini terbit di: https://pietercz.id/ dan Majalah FORUM Keadilan Edisi No.15, 4 Januari 2021