Sengkuni di Sekitar Jokowi

Di negeri ini, masih banyak tokoh-tokoh oportunis yang hanya mencari peluang bagi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Dr. Pieter C. Zulkifli

SISIBAIK.ID – Politik adalah seni merancang kebohongan. Demikian pernah diucapkan oleh tokoh abad pencerahan Prancis, François-Marie Arouet, atau yang dikenal dengan nama Voltaire. Pernyataan ini tentunya tak bisa ditelan mentah, tapi tidak pula bisa seratus persen dibantah.

Sejarah sudah mencatat bahwa dunia politik penuh dengan fitnah. Dalam panggung politik, ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Semua peran bisa dijalani dan dimungkinkan bisa terjadi. Tokoh antagonis bisa disulap menjadi pahlawan. Pun sebaliknya, orang baik bisa dicitrakan sebagai bajingan.

Tanpa bermaksud menyamaratakan bahwa seluruh elite negeri ini punya tabiat pelakon sandiwara, kita patut mengkritisi segala fenomena terkait politik yang janggal terjadi, utamanya menjelang sebuah kontestasi politik. Ada citra pemimpin yang terus diangkat. Di sisi lain, ada pula karakter pemimpin yang ingin dihabisi.

Di Indonesia sangat mudah mendapati manusia oportunis yang dalam cerita pewayangan kerap diidentikkan dengan tokoh Sengkuni. Seorang licik, yang selalu memprovokasi terjadinya peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Seorang tokoh yang suka melempar kail di air keruh.

Wacana paling hangat menjadi bahan gunjingan publik saat ini adalah usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Usulan tentang Amendemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini mulanya disampaikan oleh bekas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.  

Kemudian Amien Rais, dalam video yang dibagikan melalui saluran YouTube, menuding ada upaya rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil langkah meminta sidang istimewa MPR untuk menyetujui amandemen UUD 1945 yang mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Amien menyinggung pemerintahan Jokowi ingin menguasai lembaga tinggi.

Beruntung, Presiden Jokowi tegas menyatakan, tidak berniat dan tidak berminat jadi presiden lagi. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama. Pernyataan keras ini disampaikan Joko Widodo kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.

Usulan masa jabatan presiden 3 periode dianggap Jokowi merupakan usulan yang menjerumuskan. Selain seolah menampar muka, presiden juga menilai ada yang ingin mencari muka dengan memainkan isu ini.

Lantas siapa sebenarnya yang mengembuskan wacana masa jabatan presiden 3 periode?

Kita harus jeli membaca rentetan peristiwa politik yang terjadi selama ini. Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan kerja-kerja pembangunan lainnya. Penting juga untuk mengkritisi aktor-aktor yang selama ini hanya mencari peluang bagi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Sebab, tokoh-tokoh oportunis inilah yang menjadi aktor kehancuran sebuah bangsa.

Rasanya di Indonesia sudah terjadi inflasi orang berwatak seperti Sengkuni. Orang-orang opurtunis dan petualang politik ini tak segan berbohong, tak malu menjilat, tak pantang berkhianat, yang penting tujuan dan kepentingannya tercapai. Itulah pandangan hidup Sengkuni. Dia tidak peduli orang lain bakal susah yang penting hidupnya senang.

Mereka inilah yang dulu memakai label pembela rakyat sebagai lakon sandiwaranya. Padahal, dalam otaknya hanya ada tujuan bagaimana mengeyangkan perut sendiri. Saat mereka sudah duduk di kursi kekuasaan, suara-suara sumbang dan kritis pun habis.

Tanpa bermaksud mengaitkan tulisan ini dengan nama tertentu, pengalaman pahit di Libya dan Jerman mesti dicermati di pemerintahan Jokowi. Sebuah rekayasa, kebohongan, dan praktik kecurangan yang pada akhirnya menghancurkan pemimpin besar sebuah bangsa. Sebaliknya, propaganda justru mengantarkan para antagonis memegang tampuk kekuasaan.

Satu hal, mendandani Sengkuni dengan jubah terhormat, tak pernah membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Sebab sejatinya, orang-orang berwatak sepert ini tak pernah memegang sebuah nilai, apalagi ideologi, melainkan hanya memikirkan kursi serta posisi.

Penulis: Dr. Pieter C. Zulkifli, SH, MH. Pengamat kebijakan publik, tinggal di Kota Malang.