Pemimpin Hijau dan Masa Depan Lingkungan

SISIBAIK.ID – Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat menyebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.” Artinya, setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, serta akses pelayanan kesehatan.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, kenyataannya masih terdapat permasalahan- permasalahan yang belum terselesaikan. Proses perumusan kebijakan publik misalnya, tidak banyak pemangku kepentingan yang merumuskan kebijakan dengan perspektif lingkungan. Semisal pun ada pemangku yang merumuskan kebijakan di atas, dapat dikatakan hanya beberapa pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengenai lingkungan hidup semestinya dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain agar kebijakan yang dirumuskan mempunyai dampak positif untuk masyarakat.

Kedua, keterbukaan informasi. Selama ini lembaga atau instansi pemerintah yang membagikan data dan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih terbatas. Permasalahannya, informasi yang diberikan tidak dapat diakses secara keseluruhan. Malahan informasi yang disediakan kadang kala tidak diperbaharui setiap tahun.

Ketiga, bencana alam. Ketika pemerintah berusaha menangani pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di tanah air, pemerintah juga menghadapi berbagai bencana alam di antaranya banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam laporan Kementerian LHK tahun 2020 saja, total luas hutan dan lahan yang terbakar sebanyak 295.757 hektar.

Kendati demikian, situasi yang terjadi belakangan justru memunculkan inisiatif dari masyarakat, khususnya anak muda. Banyak kelompok anak muda di Indonesia membentuk komunitas dan gerakan yang berfokus pada upaya penyelamatan lingkungan, mulai dari nol sampah (zero waste), gerakan menggunakan produk ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam pandangan anak muda, ada kekhawatiran kondisi lingkungan bakal memprihatinkan pada tahun-tahun mendatang.

Dunia 10 Tahun ke Depan

Selanjutnya, pertanyaan yang muncul yaitu perubahan penting apa yang bakal terjadi dalam sepuluh tahun mendatang, baik di dunia maupun Indonesia. Pada tataran global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah, dan masyarakat akan melakukan evaluasi bersama terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan dari SDGs yang belum tercapai sampai tahun 2030 nantinya dirumuskan kembali agar dapat diimplementasikan lebih baik ke depannya.

Pada saat yang bersamaan, pekerjaan-pekerjaan di dunia akan mengggunakan perspektif hijau (green jobs). Green jobs merupakan pekerjaan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan. Beberapa bidang pekerjaan yang termasuk pekerjaan hijau seperti pelaku bisnis berbasis lingkungan (ecopreneur), arsitek hijau (eco green architect), startup energi, petani urban (urban farmer), sampai dengan perancang busana ramah lingkungan (eco fashionpreneur).

Secara tidak langsung, hadirnya pekerjaan eco fashionprenuer turut mengubah mode berpakaian masyarakat di masa depan. Masyarakat akan berpikir ulang apakah proses pembuatan suatu pakaian ramah lingkungan, menggunakan bahan daur ulang (recyclable), serta berkualitas tinggi agar dapat dikenakan cukup lama.

Sementara di Indonesia, proses perumusan kebijakan publik termasuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan berubah. Dalam rentang sepuluh tahun ke depan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berakhir pada tahun 2025. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan Nasional (PPN/Bappenas) harus menyusun kembali RPJPN lebih komprehensif dengan lebih mengutamakan aspek lingkungan.

Pada sepuluh tahun mendatang, tiap-tiap lembaga pemerintah tanpa terkecuali menyempurnakan basis datanya kepada masyarakat. Secara khusus, lembaga pemerintah juga memperbaharui datanya secara periodik dan terintegrasi dengan data lembaga pemerintah lain.

Berbicara mengenai Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemerintah dapat mengalihkan konversi sumber energi primer listrik yang ramah terhadap lingkungan. Pembangkit-pembangkit listrik milik pemerintah diganti dari pembangkit listrik konvensional menjadi nonkonvensional. Beberapa bentuk pembangkit listrik nonkonvesional seperti pembangkit listrik tenaga angin, biomassa, surya, dan laut.

Terlebih Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19. Pada satu sisi, penyebaran Covid-19 yang cukup masif memberikan dampak “positif” terhadap lingkungan. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan meningkatnya kualitas air, udara, dan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, pada sisi lain kegiatan ekonomi masyarakat menjadi tersendat.

Untuk merangsang kegiatan ekonomi, pemerintah telah melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah. Tidak menutup kemungkinan ketika pemerintah berfokus memulihkan ekonomi nasional, maka kualitas udara menurun dan emisi gas karbon meningkat.

Generasi Muda Tumpuan Harapan

Pada akhirnya, kelompok masyarakat yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan di atas adalah anak muda. Merujuk hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, 53,41 persen total penduduk Indonesia merupakan anak muda dengan kelompok Generasi Z dan Milenial.

Oleh karenanya, anak muda hari ini harus meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Dengan demikian, Indonesia pada masa mendatang akan dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki kemampuan merumuskan kebijakan publik dengan perspektif lingkungan.

Penulis: Tim Baruna Muda Green Leadership Indonesia 2021 (Aulia Fajrin Ramadhani Nasution, Aulia Safira Fakhraini, Azwar Radhif, Dinda Wulandari, Muhammad Harist Abdullah, Muhammad Yafhi Thalhah, Riyan Alghi Fermana, Sripita Sarsia Br Simanjuntak, Suryani, Wahyudi Gailea, Zulfa Nuri Nishfiyah, Qurnia Indah Permata Sari)