Mempertuankan Korupsi, Menjauhkan Indonesia dari Wajah Keadilan Sosial dan Ekologis

“Korupsi dapat diberantas jika petinggi pemerintahan mempunyai komitmen kuat yang dijalankan melalui lembaga negara, termasuk mampu menangani kekuasaan lain yang kontra produktif.” (Prof. Hariadi Kartodihardjo dalam buku Merangkai Stanza Kebangsaan.)

SISIBAIK.ID – Ketidakadilan sosial dan ekologis terjadi karena adanya ketimpangan atas ‘akses’ yang dikuasai oleh negara dan yang dikelola oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pada saat bersamaan, pemerintah memberikan kemudahan akses kepada kelompok tertentu dimana menjadikan instrumen negara sebagai modus untuk menyelenggarakan korupsi secara kolektif.

Contoh paling aktual adalah disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang memberikan karpet merah kepada korporasi untuk menjarah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Konstestasi kepentingan hadir di badan hukum dengan diisinya aktor-aktor komunitas tertentu yang bahkan dapat mengubah Undang-Undang Dasar demi meraup keuntungan.

Keistimewaan akses yang didapat oleh korporasi dengan “terlibat” dan “order” kebijakan di badan Undang-Undang menyebabkan penyingkiran masyarakat adat maupun lokal yang dianggap kehadirannya menjadi hama pembangunan.

Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi pengkhianatan terstruktur melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya, sehingga keduanya berubah menjadi alat untuk menguntungkan kepentingan segelintir orang atau kelompok. Konflik kepentingan memanas sejalan dengan agenda politik pembangunan. Setiap orang atau kelompok berebut kawasan, sebab di sanalah mereka akan mendapatkan banyak ‘cuan’.

Sebenarnya, konflik kepentingan telah diatur baik secara langsung maupun tidak langsung dalam beberapa peraturan. Pasal 2 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik DPR RI menyebutkan anggota DPR RI harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik, dan/atau golongan.

Tetapi faktanya tidaklah demikian. Kepentingan partai harus diutamakan, sehingga wakil rakyat yang seharusnya mengurus persoalan rakyat justru mencekik leher rakyat. Dengan demikian menurut penulis, negara gagal menjalankan sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perebutan proyek oleh Oligarki telah membuka keran korupsi di sektor kehutanan dalam skala yang mencengangkan. Ditambah dengan pembangunan yang massif tanpa meperhatikan aspek lingkungan hidup mendorong percepatan kehancuran secara massal.

Indonesia menjadi korban sekaligus kontributor atas krisis iklim yang terjadi dan mendatangkan bencana. Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terjadi ketidakadilan ruang di Indonesia. Sekitar 60 persen ruang sudah dikavling untuk konsesi industri di darat maupun laut terutama di wilayah kontrak minyak dan gas bumi. Bahkan saat ini, industri ekstraktif di Indonesia yang telah mengeksploitasi Sumatera dan Kalimantan mulai mengarah ke Papua.

Pemerintah memilih menyelamatkan krisis ekonomi dalam gelombang Covid-19 dengan meningkatkan investasi. Sementara, krisis ekologi dan sosial tak kunjung diselamatkan. Melalui UU Cipta Kerja, korupsi semakin mudah. Misalnya, tidak dilibatkannya pemerhati lingkungan dan Komisi Penilai Amdal (KPA) dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Praktik korupsi sumber daya alam dimulai dari sebelum mendapatkan izin, sesudah mendapatkan izin dan dalam proses kegiatan berusaha. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, kerusakan lingkungan dan keselamatan hidup rakyat akan terancam ke depannya.

Peran Tiga Lembaga Penting

Lantas, untuk apa pembangunan besar-besaran ini dijalankan jika di kemudian hari hanya mendatangkan bencana yang akan meluluhlantahkan semuanya?

Itulah mengapa lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif mempunyai peran penting di dalamnya. Tiga lembaga ini dianggap sebagai para wasit dan penentu kebijakan publik di tengah-tengah para pemain yang seringkali mempunyai kekuatan tidak seimbang. Dalam situasi seperti itu sifat imparsial berlandaskan pada nilai-nilai (values) untuk menghapus berbagai ketimpangan sangat diperlukan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi ini seperti sudah disalahtafsirkan oleh pemerintah; bukan dikuasi untuk rakyat melainkan untuk kepentingan oligarki.

Kebijakan Tak Bijak

Guna mencapai keberlanjutan lingkungan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Akan tetapi, banyak dari kebijakan tersebut berlawanan dengan prinsip lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya adalah kerusakan lingkungan karena degradasi lahan, kebakaran hutan, deforestasi berskala massif, izin pertambangan yang tumpang tindih.

Dari aktifitas industri itu, masyarakat kehilangan lahan mereka, serta memengaruhi perekonomian masyarakat. Kasus kurangnya keterlibatan masyarakat sebagaimana yang diberitakan oleh WALHI dalam rencana “cetak sawah di lahan gambut” di lahan gambut Kalimantan Tengah sebagai proyek food estate yang ditolak oleh masyarakat setempat adalah contoh nyata. Penulis melihat bahwa, seharusnya pemerintah mengembalikan urusan pangan dan hak atas tanah kepada petani.

Lebih dari itu, penyelenggaraan food estate ini tidak melibatkan masyarakat sebagai pengelola kawasan. Sehingga terkesan terlalu terburu-buru dan kurang efektif. Padahal partisipasi masyarakat dalam kebijakan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004 Pasal 53 yang menyatakan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.” Oleh karena itu masyarakat sebagai target untuk dimakmurkan, maka sangat penting untuk diperhatikan dan didengarkan aspirasinya.

Saatnya Generasi Muda Lawan Korupsi!

Memang miris melihat Indonesia hari ini, ketika kriminalisasi dilegalkan, korupsi dipertuankan, semakin menjauhkan Indonesia dari prinsip keadilan sosial dan ekologis. Tetapi, situasi demikian tidak boleh mematahkan semangat perjuangan dan persatuan yang dapat digagas oleh generasi muda. Dengan terus melakukan advokasi, sama halnya dengan membuka ruang untuk masyarakat berpendapat dan memperjuangkan hak hidupnya.

Sebagai generasi muda, kita harus menyampaikan bahwa wakil rakyat harus mengubah cara pandang terhadap bangsa. Indonesia bukanlah negara yang pantas dieksploitasi atau dianggap sebagai resource semata. Ada hubungan yang kompleks antara manusia, sejarah, dan tanah kelahirannya yang menjadi faktor utama terhadap terbentuknya karakter kebangsaan dan kelestarian lingkungannya.

Tugas kita sebagai generasi muda adalah melawan tirani korupsi terhadap sistem tata kelola hukum yang sarat dengan pengerukan sumber daya alam secara masif. Kita bisa terlibat di komunitas dan memperluas jaringan untuk dapat memengaruhi kebijakan dan pengawasan implementasinya. Karena, keserakahan akan sampai di puncaknya sementara waktu tak kenal belas kasihan. Ia akan menggulung apa saja yang tak sempat kita jangkau.

Penulis adalah Peserta Program Green Leadership Indonesia Kelompok Rainbow Warrior (Dzatmiati Sari, Muhaimin, Rizki Atthoriq Hidayat, Gima Fauzan Hilmasrandi, Mega Rakhmah Sari, Nida Nur Azizah Karina, Meliana Feby Widyanti, Farhani Akhfa Hapsari, Hernandes Ade Putra, Ocsanto, Herianto, dan Susando Frima Sitorus)