Ekologi dalam Kontestasi Keadilan Sosial

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: lawan! (Wiji Thukul, 1986)

SISIBAIK.ID – Kelsey Landau dan Joseph Glandof dalam artikelnya yang berjudul “Corruption is A Threat to Planet Earth” menyebutkan empat pernyataan penting. Salah satu di antaranya adalah tetang korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Kecenderungan sistem pemerintahan di daerah-daerah untuk mengekstrasi Sumber Daya Alam (SDA) umumnya diakibatkan oleh ihwal umum seperti kekurangan dana dan kekurangan staff ataupun kapasitas untuk menegakkan peraturan lingkungan dengan benar. Ini menciptakan masalah penegakkan hukum dan menimbulkan risiko korupsi.

Korupsi sumber daya alam di tingkat daerah terjadi karena adanya keleluasaan otonomi daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya menjadi wewenang masing-masing daerah. Kewenangan yang besar tersebut antara lain dalam pembuatan kebijakan, pengelolaan keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah.

Prof. Dr. Saldi Isra sebagaimana dikutip oleh Lukman Santosa Az (2011) menyebutkan tiga alasan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah telah menyuburkan korupsi. Pertama, program otonomi daerah yang dibuat oleh pemerintah hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Kedua, tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah. Ketiga, legislatif daerah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol.

Dari sisi ekonomi, kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi membentuk sebuah diagram lingkaran yang memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. Dalam kehidupannya, manusia melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan alam sebagai wadah kehidupan manusia menyediakan input berupa raw material atau bahan mentah yang akan dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah lebih besar. Untuk itu, ketika terjadi ketimpangan pada salah satu dari ketiga aspek tersebut, sudah pasti akan mempengaruhi aspek yang  lain. 

Ketimpangan Ekologis

Ketimpangan itulah yang terjadi saat ini. Ketimpangan yang dibiarkan akhirnya menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakseimbangan yang dibiarkan akan menciptakan ketidakadilan. Seringkali, kita meletakkan lingkungan dan ekonomi pada sebuah timbangan lalu memberikan bobot yang lebih berat pada salah satunya. Padahal, keduanya harus berjalan bersama dan beriringan. 

Pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan tentu akan memberikan eksternalitas atau dampak negatif pada ketidakseimbangan alam dan kehidupan manusia. Sebaliknya, memperhatikan kelestarian lingkungan tanpa melaksanakan pembangunan ekonomi berarti tidak menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Satu dari sekian banyak kasus permasalahan yang terjadi adalah program biodiesel. Melalui program biodiesel, pemerintah berharap ketergantungan terhadap bahan bakar minyak — khususnya solar — mengalami penurunan dan devisa negara mengalami peningkatan. Namun demikian, alih-alih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah justru harus menanggung ongkos sosial yang jauh lebih besar akibat eksternalitas negatif dari pelaksanaan program biodiesel. Keadilan sosial sebagai amanat UUD 1945 pun tidak tercapai karena sebagian besar keuntungan dari program tersebut mengendap di perusahaan besar dan tidak dapat dinikmati masyarakat luas. 

Persoalan lain misalnya pengelolaan SDA yang buruk. Sektor SDA memberikan impact yang besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat serta menopang roda perekonomian negara. Sumbangan SDA pada pembangunan ekonomi negara sangat signifikan. Sekitar 50 persen ekspor yang dilakukan Indonesia didominasi oleh hasil dari pengelolaan SDA, terutama dari sektor minyak bumi dan gas alam (migas), mineral dan batubara (minerba), minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), karet, serta makanan (Putra, 2020). Pengelolaan SDA juga berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial. Permasalahan yang sering terjadi seperti konflik agraria, korupsi SDA, dan pemiskinan rakyat juga terjadi pada saat izin pengelolaan SDA telah dikeluarkan. 

Beleid Terkait SDA

Peraturan terhadap SDA memiliki porsi kerja masing-masing. Peraturan terbaru di bidang sumber daya alam tertuang dalam UU Ciptaker. Pemerintah berharap UU Ciptaker dapat menciptakan kemudahan investasi yang akhirnya memberikan multiplier effect bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian negara. Namun demikian, implementasi UU Ciptaker agaknya belum sesuai dengan tujuan awal pembentukan regulasi ini. 

            Karakteristik lingkungan hidup tidak seperti barang ekonomi biasa, semakin langka semakin mahal harganya. Kelangkaan lingkungan hidup seringkali tidak diikuti oleh peningkatan perhatian terhadap tata kelola lingkungan hidup. Pentingnya pengawasan  dan konstitusi dalam tata kelola pelaksanaan terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu kunci mengurangi modus korupsi melalui instrumen negara.

Implementasi berbagai rekomendasi hasil kajian seharusnya bisa dijadikan sebagai jembatan dalam proses problem solving of bad governance. Namun, minimnya proporsi pemerintah dalam pengawasan tata kelola terhadap pengelolaan lingkungan hidup mengakibatkan oknum-oknum yang rakus mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek daya dukung lingkungan hidup serta nilai dan kearifan masyarakat setempat. 

Saatnya Rakyat Ambil Peran

Dari berbagai masalah di atas, menjadi bagian dari lingkaran problematika merupakan suatu hal yang diperlukan. Tujuannya ialah untuk mempunyai kekuatan yang signifikan untuk mengambil keputusan, memberikan solusi, dan mengeksekusi ide.

Seseorang biasanya memulainya dari bawah, yakni dengan menjadi anggota partai dan ikut dalam pemilihan legislatif dengan output sebagai legislator. Harapannya, dengan menjadi legislator akan bisa mempengaruhi diskursus, tata cara pelestarian, dan membuat regulasi yang sesuai dengan prinsip ekologis dengan kekuatan politik. Kemudian naik kelas menjadi  kepala daerah progresif, pro terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Selain power dari kekuatan politik di atas, kita juga bisa membangun power dari masyarakat sipil dimana harus memiliki empat hal. Pertama, informasi otentik/data/fakta. Kedua, pengetahuan atau diskursus yang mumpuni. Ketiga, networking untuk mencipta suatu kekuatan. Dan keempat, yakni integritas yang dibangun sejak lama, harus memiliki bukti bukan claim.

Masyarakat sipil mempunyai nilai yang bisa menjaga suara perubahan, diantaranya teknologi dan pasar (supply demand). Dengan demikian, apabila kita bisa mengorganisasi masyarakat dengan baik, ini bisa menentukan kearah mana negara melangkah.

Selain itu, kita juga bisa memberikan advokasi dengan upaya sistematis dan terorganisir, mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik baik melalui jalur pengadilan ataupun perorganisasian masyarakat melalui kampanye ataupun riset. Posisi negara saat ini banyak menguntungkan sector private dari pada berpihak pada masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi dan memiliki suara dalam pembentukan kebijakan/keputusan, mengubah relasi kuasa, dan memperbaiki kehidupan pada kelompok yang termarjinalkan. 

Penulis adalah Peserta Green Leadership Indonesia Kelompok 11 dengan anggota: Ade Setyaningrum S, Akbar Arif Masugiharto, Annisa Reswari, Bianca Carissa, Haekal Hasby, Kristyandita Ekawangi P, M Apriliany Jelin Sino, Marthen Togar, Priandari Sekarayu A., Prima Tama Setyasa, Robbiana Gorat, Syaiful Akbar, Yuni Aulia.