Isu Lingkungan dan HAM Terkait Pembangunan Sirkuit Mandalika

Pembangunan infrastruktur memang tidak bisa dihentikan, tapi perlu dilakukan upaya serius untuk meminimalisir dampak yang terjadi, baik terhadap penduduk lokal maupun kelestarian lingkungan.

SISIBAIK.ID – Mimpi pencinta otomotif bagi warga negara Indonesia untuk menyaksikan balapan MotoGP langsung di Indonesia segera terwujud. Pemerintah sepakat untuk membangun arena sirkuit di kawasan “The Mandalika, Nusa Tenggara Barat”. Harapannya sirkuit ini bisa digunakan pada ajang MotoGP pada tahun 2022.

Adanya pembangunan sirkuit yang berstandar internasional, pemerintah memberikan dukungan yang besar, contohnya persiapan akses jalan langsung dari Bandara International Lombok ke The Mandalika Circuit, perpanjangan lintasan pesawat (runway) di Bandara Internasional Lombok (BIL), pengembangan pelabuhan Gili Mas menjadi cruise terminal, dan infrastruktur disekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah percaya pembangunan sirkuit Mandalika sebagai venue MotoGP memiliki dampak positif yaitu terdapatnya pusat perbelanjaan, penginapan, dan daerah wisata lain disana. Kenaikan jumlah wisatawan yang datang dapat menjadi dampak positif bagi masyarakat kota Lombok dan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Sirkuit MotoGP di Mandalika bisa menampung ratusan ribu penonton.

Kapasitas kursi penonton di stand utama sirkuit Mandalika rencananya bisa menampung 93.200 penonton. Melalui event MotoGP diharapkan mampu menambah jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai 300 ribu orang per tahun, dan meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata di Indonesia sehingga memajukan perekonomian nasional.

Meskipun terdapat harapan dengan pembangunan sirkuit Internasional Mandalika, sirkuit ini tidak lepas dari konflik, masalah terkait HAM (Hak Asasi Manusia), dan isu-isu lingkungan. Beberapa anggota WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) NTB mengatakan bahwa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) proyek sirkuit mandalika ini perlu dikaji ulang karena menyebabkan belasan dusun di desa Kute, Lombok Tengah yang terendam banjir dan kehilangan sumber air bersih sehingga air tanah di wilayah tersebut menjadi asin karena tercampur air laut.

Bencana banjir ini mengindikasikan bahwa Kawasan sirkuit Mandalika terdapat potensi bencana yang terjadi setiap musim hujan datang. Hal ini didukung oleh pengkajian yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Mataram pada tahun 2019. Pengkajian tersebut menunjukkan bahwa kawasan tersebut masuk dalam wilayah rawan bencana karena menyimpan potensi gempa dan tsunami.

Melanggar HAM Penduduk Lokal

Kuasa hukum salah satu warga di sekitar daerah pembangunan sirkuit Mandalika yang dirugikan mengatakan, pelanggaran HAM terjadi karena tidak terpenuhinya hak warga dan terus dilakukannya pembangunan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Kuasa hukum itu menyebutkan, dalam proses pembangunan telah terjadi perampasan tanah yang agresif, penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, intimidasi, ancaman, dan tidak adanya ganti rugi bagi masyarakat sekitar.

Tidak hanya dari lembaga swadaya masyarakat saja, PBB juga turun tangan. PBB menuduh pemerintah Indonesia dan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika melanggar HAM masyarakat lokal. Dalam laporan PBB, terdapat 150 warga yang diduga menjadi korban dalam pembangunan sirkuit Mandalika.

Regulasi yang Harus Dipatuhi

Penyelenggaraan pembangunan tidak bisa berjalan tanpa arahan. Fungsi regulasi menjadi salah satu acuan berjalannya pembangunan tanpa mengesampingkan fungsi yang lain. Kini telah dikembangkan berbagai metode untuk menilai efektifitas peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan berbagai instrument tersebut masih minim.

Tujuan kebijakan adalah menyejahterakan, bukan justru membebani. Peran regulasi sangat signifikan guna menciptakan iklim pembangunan yang diharapkan. Untuk itu banyak  kementerian maupun lembaga pemerintahan yang menerbitkan peraturan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini yang memungkinkan timbulnya peluang tumpang tindih antar peraturan satu dengan yang lain.

Fenomena money follow program mengakibatkan terdapat regulasi tingkat pemerintah atas dasar program namun tidak mengindahkan harmonisasi. Dilihat dari tujuan pembangunan nasional, Indonesia menganut tipe negara kesejahteraan (welfare state). Terkait dengan upaya pembangunan dan cita-cita mensejahterakan rakyat, disusunlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum.

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (LN. 2012-22, TLN. 5280). Terdapat sejumlah persoalan krusial yang memperlihatkan bahwa undang-undang ini ditujukan untuk membebaskan lahan milik warga dengan paksa dan berpihak pada kepentingan pihak swasta.

Pertama, terdapat unsur pemaksaan dilihat dalam ketentuan pasal 5 yang menyebutkan bahwa: “Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adapun pasal 8 menyebutkan bahwa: “Pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.”

Kedua, ganti rugi yang berpotensi merugikan pemilik hak atas tanah. Dalam pasal 31 disebutkan: “Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan ini didukung dengan pasal 34 yang berbunyi: “Penilaian atas ganti rugi itu menjadi dasar penetapan musyawarah pemberian ganti rugi, dan bila terjadi perselisihan maka pengadilan yang memutuskan nilai ganti rugi.”

Hal ini menunjukkan bahwa pemilik hak memiliki posisi tawar yang rendah karena ketetapan harga lahan telah diputuskan oleh penilai. Lebih parah lagi, tidak ada jaminan bahwa penilai akan bersikap independen. Posisi rakyat tidak terlindungi dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut, dalam pasal 36 huruf d disebutkan: “Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk kepemilikan saham”.

Hal tersebut justru mengesankan bahwa pemerintah dan swasta dapat menghindar dari pemberian ganti rugi berupa uang atau bentuk lain.  Walhasil, semakin banyak potensi kerugian yang diderita rakyat apabila lahannya diambil alih untuk kepentingan umum.

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur memang tidak bisa dihentikan. Di sisi lain, Indonesia memang sedang fokus ke arah pembangunan. Ini untuk mengejar puncak pembangunan di tahun 2030 dan mengikuti “Paris Agreement” yang bertujuan untuk memantau dampak reduksi emisi karbon dioksida. Walaupun pembangunan berjalan terus menerus, tetapi perlu adanya hal-hal yang dilakukan untuk meminimalisir dampak yang terjadi.

Hal-hal yang bisa dilakukan, antara lain:

Pertama, mewujudkan fungsi ruang terbuka publik (RTP) sebagai kawasan pendukung dilengkapi sarana yang bisa dinikmati warga sekitar maupun wisatawan asing.

Kedua, mewujudkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk mencegah dampak negatif dari pembangunan sirkuit Mandalika. Misalnya seperti adanya kawasan hutan lindung, wilayah konservasi, dan lainnya.

Ketiga, melibatkan masyarakat sekitar dan lembaga swadaya masyarakat. Badan usaha pembangunan sirkuit Mandalika harus melaksanakan konsultasi, menyebarkan informasi tentang dampak positif dan negatif dari proyeknya. Ini bertujuan untuk menampung aspirasi  sebagai pertimbangan pembangunan dan pengelolaan sirkuit tersebut.

Keempat, harus dilakukan pengkajian ulang mengenai AMDAL dan pemantauan rutin tentang dampak lingkungan di kawasan tersebut. Kemudian perlu adanya land clearing sebagai proses pembersihan dan penyiapan lahan sebelum dan sesudah selesainya pembangunan sirkuit Mandalika.

Terakhir, pihak pengembang harus melakukan ganti rugi bagi masyarakat  sekitar yang lahannya digusur dalam pembangunan sirkuit Mandalika!

Penulis adalah Peserta Program Green Leadership Indonesia Kelompok Rimba dengan anggota: Rifqi Alif Nugraha, Muhammad Siqqiq, Afriandi, Andra Ade Riyanto, Romadhini Putri Wulandari, Muhammad Luthfi, Ghazali Kiki.