Menyoal Masyarakat Adat Laman Kinipan

Para pemangku kebijakan semestinya hadir melayani dan melindungi alam dan masyarakat, bukan sebaliknya, lebih senang bergaul dan melayani para elit politik dan ekonomi.

SISIBAIK.ID – Setidaknya predikat Indonesia sebagai paru-paru dunia dapat dikatakan masih cukup terdengar sampai saat ini. Merujuk Portal Informasi Indonesia Indonesia.go.id (2020), luas tutupan hutan daratan Indonesia mencapai 94,1 juta hektare dengan luas tutupan dominan di Pulau Sumatera sebesar 13,5 juta hektare, Pulau Kalimantan (26,7 juta hektare), dan Pulau Papua (34 juta hektare).

Pada saat bersamaan, sepanjang tahun 2020 Indonesia didera berbagai bencana alam yang sangat banyak. Berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di tanah air antara lain banjir bandang sebanyak 1.065 kejadian, tanah longsor (572 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (326 kejadian), dan kekeringan (29 kejadian) (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Hal ini terjadi dikarenakan daya dukung alam semakin menurun akibat deforestasi hutan yang terus terjadi.

Permasalahan lain yang turut mendukung menurunnya daya dukung alam di Indonesia adalah paradigma pembangunan nasional yang lebih mengutamakan aspek ekonomi daripada sosial dan ekologi. Akibat pemilihan model tersebut, terjadi penolakan dari anggota masyarakat di berbagai daerah di mana salah satunya kasus masyarakat adat Laman Kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Masyarakat Adat Laman Kinipan versus PT SML

Dimulai pada tahun 2012, PT Sawit Mandiri Lestari (SML) hadir di kawasan tempat tinggal masyarakat adat Laman Kinipan dengan melampirkan surat izin dari pemerintah pusat dan surat keputusan bupati tentang izin usaha perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari. Sebagai informasi, pada tahun 2005, masyarakat adat Laman Kinipan pernah menolak kehadiran perusahaan tersebut. PT SML berdalih pembukaan hutan sah karena telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Pada tahun 2016, masyarakat adat Laman Kinipan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN merilis peta wilayah adat dengan total wilayah seluas 119.777,76 hektare. Selain itu, hutan adat disebutkan seluas 16.175 hektare. Tujuan dirilisnya peta tersebut agar pemerintah daerah mengakui adanya hutan adat milik masyarakat adat Laman Kinipan. Selanjutnya pada Februari 2018, PT SML membawa alat-alat berat untuk menggusur hutan adat. Seiring berjalannya waktu, enam orang masyarakat adat Laman Kinipan yang melakukan demonstrasi ditangkap oleh polisi, termasuk ketua masyarakat adat Laman Kinipan Effendi Buhing dengan tuduhan melakukan pencurian, pemaksaan, dan perampasan.

Memandang dengan Kacamata Ekonomi Politik Marxist

Bila menggunakan kacamata ekonomi politik Marxist yang dicetuskan oleh Karl Marx, fenomena di atas menggambarkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) di antara kelompok petani dan pemilik modal. Aktor utama dalam konflik tersebut yaitu masyarakat adat Laman Kinipan dan PT SML. Sementara aktor “pendukung” dalam konflik yaitu pemerintah daerah dan pusat yang mempunyai otoritas untuk menerbitkan perizinan pembukaan lahan hutan. Aktor utama lain dalam konflik di atas adalah Abdul Rasyid, salah satu dari lima puluh orang terkaya di Indonesia menurut Majalah Forbes yang memiliki PT SML sekaligus paman dari Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 Sugianto Sabran.

Dalam kasus masyarakat adat versus perusahaan di atas, masyarakat Laman Kinipan berupaya mempertahankan hutan agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Maksudnya, masyarakat adat ingin menjaga kelestarian hutan tersebut. Masyarakat adat juga meyakini rahmat hutan telah memenuhi kebutuhan pangan, ekonomi, dan pendidikan anak secara keseluruhan. Sayangnya, kegiatan investasi justru meminggirkan upaya baik masyarakat adat Laman Kinipan.

Di satu sisi, kegiatan pembukaan lahan hutan atau lebih dikenal dengan land clearing PT SML diakomodasi oleh pihak pemerintah melalui skema-skema kebijakan dengan alasan pembangunan ekonomi bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Bentuk kesejahteraan yang ditawarkan kepada masyarakat mulai dari bantuan Corporate Social Responsibility/CSR, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, beasiswa pendidikan, pajak, dan lain sebagainya. Sayangnya, dari berbagai penawaran tersebut, sebenarnya terdapat maksud tertentu.

Secara umum, masyarakat menyadari pembiayaan yang dikeluarkan oleh para elit politik saat ini sangat mahal. Nantinya, para elit politik akan berusaha menduduki setiap jabatan pemerintahan dengan timbal balik berupa kemudahan dalam perizinan kepada pihak pemodal.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Jaringan Advokasi Tambang/Jatam pada 25 Januari 2021, empat puluh lima persen dari total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/DPR RI yang terpilih pada Pemilu 2019 memiliki hubungan bisnis dan latar belakang profesi pengusaha. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya korupsi secara masif di sektor pengelolaan sumber daya alam ke depannya.

Pertanyaan yang muncul apa keluaran (output) yang diperoleh masyarakat di samping kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan. Bagi anggota masyarakat yang melawan perusakan lingkungan, maka akan dikriminalisasi dengan dalih pencurian, menghasut masyarakat, dan lain-lain.

Para pemangku kebijakan semestinya hadir melayani dan melindungi alam dan masyarakat. Para pemangku kebijakan tidak berpaling kepada para elit politik dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan penjelasan bagaimana kewajiban mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30 persen dihilangkan. Bahkan, perusahaan tidak diberikan kewajiban tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan.

Mencari Jalan Penyelesaian  

Sangat miris luasnya hutan di Indonesia yang mencapai 94,1 juta hektare belum mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Peristiwa land clearing dan kriminalisasi masyarakat adat Laman Kinipan menunjukkan kesenjangan program pembangunan nasional selama ini berfokus pada aspek eknomi semata. Adanya jaringan korporasi yang memainkan transaksi ekonomi dan politik kepada pemerintah dapat dengan mudahnya melakukan penggusuran tempat tinggal dan pengusiran masyarakat.

Dalam konteks kasus masyarakat adat Laman Kinipan, semestinya pemerintah daerah bekerja sama dengan sebuah lembaga atau tim independen dalam penyelesaian masalah tersebut. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 disebutkan salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat. Pemerintah dapat memulai dengan melakukan identifikasi sejarah, wilayah adat, dan harta kekayaan ataupun benda berharga milik masyarakat adat terlebih dahulu.

Selain itu, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mesti memperhatikan aspek lingkungan serta kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud seperti mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Hal ini penting agar permasalahan yang menimpa masyarakat adat Laman Kinipan hari ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis adalah Peserta Program Green Leadership Indonesia Kelompok 2 dengan anggota: Annisa Reswari, Ardi Nurhamidi, Denny Rizky Ramadhan, Esterlina Virginia Muabuay, Halimah Tusa’idah Z., Meike Inda Erlina, Qurnia Indah Permata Sari, Rahmat Jaya Eka Syahputra, Rekhsa Angkasawan, Riyan Alghi Fermana, Selviana Juru Rhera, Tokim.