Tantangan Kebijakan Kampus Merdeka

Oleh: Ade Erlangga Masdiana, Sekretaris LLDIKTI XV NTT

Kebijakan Kampus Merdeka yang digelontorkan oleh Mendikbudristek  telah menimbulkan dampak psikologis dan riel di dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Kini, para pimpinan PTN maupun PTS mau tidak mau perlu beradaptasi dengan berbagai kebijakan Kampus Merdeka.

SISIBAIK.ID – Program yang pertama kali dikenalkan adalah kebijakan memberikan ruang kepada para mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi untuk 3 semester terakhir, yakni dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Aturan ini meminta pihak perguruan tinggi untuk  memfasilitasi para mahasiwa mengeksplor pengetahuan dan kompetensi mereka.

Memang realitas pendidikan tinggi kita masih dominan memiliki terkungkung dengan pola tradisional dalam proses  pembelajaran. Jika menghadapi era disrupsi ke depan, pola pendidikan di Indonesia tidak segera beradaptasi akan membawa efek negatif. Seperti, para lulusan dari PT di Indonesia akan tidak mampu bersaing dengan  lulusan negara-negara lain. Era Industri 4.0 memaksa kita untuk melakukan inovasi kebijakan dan implementasi di bidang pendidikan.

Ade Erlangga Masdiana

Makin cepat kebijakan Kampus Merdeka diimplementasi akan makin mengurangi disparitas capaian kompetensi kelulusan selama ini. Dalam konteks sekarang ini, ancaman terhadap lulusan PT setidaknya dapat dibagi kepada tiga hal yakni:

Pertama, ancaman  struktural, seperti munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dan berkurang atau bahkan hilangnya berbagai jenis pekerjaan. Struktur pengorganisasian di perusahaan yang harus melakukan efisiensi dan percepatan bisa menimbulkan penekanan terhadap satu jenis pekerjaan dan pelonggaran atau memperbanyak jenis pelerjaan tertentu. Di sektor perbankan memaksa perusahaannya untuk menghilangkan beberapa kantor unit, kantor pembantu dan cabang,  karena telah dicover oleh unit perbankan online.

Struktur organisasi menyebabkan adanya konsolidasi tenaga kerja yang beragam antar generasi. Dalam konteks yang sama juga tidak dibatasi adanya sekat-sekat struktur organisasi dan tempat kerja. Pekerjaan bisa dilakukan dimana saja. Bahkan ada pendapat  yang menyatakan bahwa “pekerjaan yang direlevansikan dengan teknologi digital yang berkembang terakhir menimbulkan fenomena bahwa pekerjaan bisa dilakukan oleh warga negara manapun”. Pekerjaan orang Amerika atau Eropa dapat dikerjakan oleh kaum milenial  Asia. Dampaknya, akan mengganggu stabilitas terhadap pekerja yang mengandalkan fisik.

Kedua, ancaman  otonomi kelulusan yang akan masuk ke dunia kerja. Dalam era industri 4.0 akan membawa implikasi terhadap otonomi pekerja yang lebih kuat. Kontrol perusahaan melemah.

Contoh nyata, dalam masa PSBB dan PPKM Darurat mulai dari 16 Maret 2020 hingga kini, sebagian pegawai industri dan perdagangan banyak bekerja di luar kantor atau WFH. Perusahaan yang tidak memiliki basis teknologi digital terdampak luas. Begitu juga di sektor jasa Keuangan, transaksi makin menguat ke arah transaksi digital/online.

Di sektor pertanian, ada “trader” dan produser yang makin mandiri dan teruntungkan dengan situasi pandemi. Mereka bisa melakukan perdagangan tanpa batas spasial.  Pada industri makanan, usaha rumahan bisa menjadi alternatif baru melalui transaksi “online food”. Banyak perusahaan besar seperti McD, KFC, dan restoran-restoran besar bangkrut.

Karier personal pada perusahaan tidak lagi didominasi oleh struktur perusahaan. Muncul fenomena “individualization” atau otonomi pekerja. Oleh karena itu, perusahaan makin takut kehilangan pegawai atau pekerja yang sangat high-tech digital yang sudah menguasai proses internal di dalam perusahaan.

Ketiga, perkembangan  teknologi digital menimbulkan arus informasi lebih cepat, tidak mengenal batas wilayah, waktu, generasi, masif, dan efisien. Pola kerja bisa lebih sederhana, terukur, transparan.  Begitu, mereka yang mampu memiliki big data dan akses terhadap data akan bisa melakukan langkah yang lebih cepat dan kompetitif.

Fenomena ancama tersebut  di atas akan  berusaha dieliminasi dampaknya oleh kebijakan Kampus Merdeka. Karena kebijakan ini berusaha menjawab: Pertama, fenomena tenaga kerja yang tidak kompetitif yang disebabkan oleh kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan harapan dunia kerja.

Kedua,  menyongsong atau mengantisipasi disrupsi perkembangan teknologi, masyarakat, dan ketersiaan sumber daya alam yang makin berkurang.

Jawaban dari Kampus Merdeka antara akan menyangkut beberapa aspek:

1. Perkuliahan lebih fleksibel dan adaptif. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperkaya pengetahuan dan kompetensinya di luar program studi yang diikutinya. Karena sebagai mahasiwa harus bisa mengatasi berbagai problem ketika mengarungi lautan luas. Ketrampilan, pengetahuan, dan seluruh tools yang ada di dalam kapal harus dimilikinya. Bahkan jika dalam situasi emergensi dia harus dapat loncat ke skoci yang sudah disiapkannya.

Pemberian kesempatan dari kampus merdeka kepada mahasiswa dengan tiga semester di luar program studi, mengajak para mahasiswa  dan dosen bahwa mengatasi problem akademik atau problem hidup tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu perspektif, kelompok, jenis ketrampila dan pengetahuan, tapi pasti akan membutuhkan berbagai sisi pengetahuan dan keterampilan serta kelompok kompetensi lainnya.

2. Kebijakan Kampus Merdeka menjadi alternatif untuk pengembangan kompetensi mahasiswa sekaligus menjawab terhadap berbagai problem yang ada di lingkungan atau masyarakat. Seperti program magang, membangun desa, riset atau studi independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar atau kampus mengajar di satuan pendidikan. Karena selama ini, dunia kampus seperti “menara gading” (hanya bisa nikmat dilihat keindahan dan kehebatannya) belum menyentuh pada dunia nyata. Kalaupun ada kegiatan KKN hanya terbatas aebagai tugas sosial, kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat tapi tidak terstruktur menjawab problem yang dihadapi masyarakat secara terus menerus/sustainable.

Kampus Merdeka memberikan jawaban untuk mengaktulisasikan problem sosial, lingkungan, ekonomi masyarakat dengan memberikan peran kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi, kemampuan dan pengetahuan yang relevan yang ada di masyarakat. Kolaborasi antara kampus dengan masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM internasional dan nasional, serta korporasi internasional, nasional dan daerah. Kolaborasi ini adalah suatu keniscayaan untuk mengatasi berbagai problema yang ada di masyarakat, meningkatkan kompetensi akademik dan keahlian lulusan atau mahasiswa dan tentunya juga dosen.

Proses pengakomodasian program dan praktik kerja yang tersistematisasi, terstruktur, terukur yang dipayungi oleh kurikulum yang disusun bersama antara dunia kerja, dunia industri dan dunia bisnis akan menjawab kesulitan, ketertinggalan, dan kemiskinan yang ada. Selama ini, terutama masyarakat desa tidak tahu bagaimana mereka harus melepaskan diri incompetency untuk mengelola lingkungan dan ketertinggalannya.

Problem discrepancy antara kampus dan masyarakat yang begitu renggang, yang akan dijawab oleh kebijakan Kampus Merdeka memang butuh waktu dan keseriusan dari berbagai pihak. Kemampuan, pengetahuan, ketrampilan atau kompetensi kampus dalam mengasosiasikan segala problem yang  dihadapi  masyarakat pasti membutuhkan waktu, ketepatan metodologis, kesesuaian kurukulum yang disusun bersama, dan terutama integritas dan keseriusan bersama antara kampus, pemerintah daerah dan masyarakat. *****