Mempertebal Budaya Malu Korupsi

Integrity, transparency and the fight against corruption have to be part of the culture. They have to be taught as fundamental values — Angel Gurría.

SISIBAIK.ID – Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien 01 dan 02 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pascapengumuman di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, sontak masyarakat mulai khawatir. Benar saja, seiring dengan berjalannya waktu satu per satu warga mulai terinfeksi virus yang sama.

Dr. Pieter C. Zulkifli

Melihat lonjakan kasus yang terus terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Sejumlah daerah lainnya di Tanah Air juga turut menyusul kebijakan yang sama. Di sinilah awal mula segala macam aktivitas masyarakat dibatasi.

Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah memang bertujuan baik, agar rantai penularan virus dapat dihentikan. Namun, Pemerintah menyadari tidak mungkin menahan warga di rumah saja tanpa ada pemasukan apa pun. Langkah yang diambil ialah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Saat mula penyaluran bansos, masalah yang paling krusial dan cukup banyak mendapat sorotan publik ialah terkait dengan data. Meskipun demikian, eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara — yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)– menilai hal itu wajar karena tidak semua daerah siap dengan data yang diminta pemerintah pusat.

Sayang sekali, menteri yang digadang-gadang bisa membantu mengetaskan beban ekonomi rakyat akibat himpitan pandemi, justru terjerat kasus korupsi. Politikus PDIP ini ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pelaku lainnya oleh lembaga antirasuah KPK pada tanggal 6 Desember 2020. Dia diduga menerima suap pengadaan bansos sembako Jabodetabek.

Korupsi Bansos

Sebelum Juliari, sebenarnya catatan hitam di Kementerian Sosial (Kemensos) juga pernah terjadi dan menjerat orang nomor satu di kementerian ini. Pertama, Bachtiar Chamsyah yang merupakan Mensos periode 2001—2009. Ia tersandung tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan mesin jahit.

Kemudian di penghujung Agustus 2018, Mensos Idrus Marham juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan terjerat kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Padahal, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut baru menjabat sekitar 7 bulan menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Korupsi bansos sesungguhnya telah lama terjadi dan terus berulang. Bahkan, dana bansos selama ini memang dijadikan “ATM” oleh pihak-pihak tidak bertangung jawab hingga ke daerah. Apesnya, dana bansos juga tak jarang digunakan untuk pemenangan pemilihan calon-calon incumbent. Di daerah, sekalipun bansosnya berasal dari pusat, tapi masyarakat tetap menilainya pemberian kepala daerah.

Sebuah skema pencegahan agar dana bansos tidak disalahgunakan harus segera dibuat. Salah satu contoh baik yang bisa ditiru adalah cara pemerintah India dalam menjalankan program jaring pengaman sosial. Pemerintah India memilih mendistribusikan bansos berupa uang ke rekening masyarakat. Cara ini dinilai lebih efektif dan mudah dalam proses pengawasannya.  Bansos tunai melalui rekening ini lebih mudah diawasi oleh perbankan, dan lembaga penegak hukum seperti KPK.

Peneliti ICW Divisi Pelayanan dan Reformasi Birokrasi, Dewi Anggraeni, mengatakan bahwa pengadaan dalam masa darurat Covid-19 ini memang rawan terjadinya korupsi. Bukan hanya terkait bansos. Masalah ini juga bisa terjadi pada pengadaan alat kesehatan maupun alat material kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan BNPB.

Pepatah lama mengatakan, maling biasanya selalu lebih pintar dari polisi. Koruptor selalu punya cara baru untuk mengelabuhi lembaga antirasuah. Walhasil, kongkaling antara pejabat dan pengusaha pun kerap terjadi. Perburuan menjadi paling kaya, telah menjadi hobi para oknum abdi negara. Mereka tak segan memakan hak rakyat yang tengah kesusahan berjuang melawan pandemi korona.

Presiden Jokowi sadar, bahwa setiap regulasi adalah pisau bermata dua, bisa jadi objek transaksi dan korupsi. Karena itu dia tegas mengatakan kepada para pembantunya tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi, termasuk para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menggantikan Juliari yang tersandung korupsi, Tri Rismaharini dipercaya Presiden Jokowi menduduki kursi panas di Kementerian Sosial. Amanah yang dipercayakan kepada Bu Risma, demikian Tri Rismaharini karib disapa, cukup berat, yakni menangani dampak pandemi COVID-19 di sektor sosial. Untuk menjalankan pekerjaan besar itu memang dibutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul bersih, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Risma adalah sosok yang tepat.

Risma yang dikenal tegas dan berintegritas, membuncahkan harapan banyak kalangan untuk mendobrak sistem di Kemensos yang korup. Namun, ibarat menggerakkan mesin yang penuh karat, ternyata Risma juga harus berjuang ekstra keras untuk membersihkan kerak-kerak korupsi di tubuh Kemensos dan birokrasi di tingkat bawah.

Dalam berbagai kesempatan Risma terlihat kehilangan kesabaran karena lambatnya sistem berjalan. Di berbagai daerah, penyaluran dana sosial untuk Covid-19 begitu lambat dan penuh birokrasi yang sebenarnya bisa disederhanakan. Bank-bank plat merah yang dipercaya sebagai salah satu penyalur dana bantuan, ikut kena semprot. Bupati, gubernur, semua kena damprat.

Tentu, tak bisa selamanya Risma harus tampil dengan muka tegang dan penuh amarah kepada anak buahnya yang tak becus bekerja. Pemerintah pusat harus memiliki sistem yang kuat agar tidak memberi ruang bagi para pelaku kekuasaan untuk mencuri hak-hak rakyat. Bila sistem sudah sempurna namun bansos masih juga dikorupsi oleh pejabat dari atas sampai bawah, ini membuktikan bahwa krisis moral dan krisis kemanusiaan telah menjadi wabah yang menakutkan di negeri ini.

Sebuah kalimat inspiratif datang dari Angel Gurría, Sekretaris Jenderal Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD): “Integrity, transparency and the fight against corruption have to be part of the culture. They have to be taught as fundamental values (Integritas, transparansi dan pemberantasan korupsi harus menjadi bagian dari budaya. Mereka harus diajarkan sebagai nilai-nilai fundamental).”

Pertanyaannya, sudahkah integritas dan budaya malu korupsi telah tertanam di hati para pejabat dan abdi negara di bumi pertiwi?

Penulis: Dr. Pieter C. Zulkifli, Pengamat Kebijakan Publik, tinggal di Kota Malang, Jawa Timur

Sumber: pietercz.id

Foto ilustrasi: albertjoko.wordpress.com