Pesan Merah dari Lapas Tangerang

“Kakehan gludung, kurang udan.” (Terlalu banyak bicara namun tidak pernah memberi bukti nyata.)

SISIBAIK.ID – Kabar duka datang dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang. Sebanyak 44 orang, termasuk dua warga negara asing asal Afrika Selatan dan Portugal, meninggal saat jago merah melahap bangunan lapas pada Rabu, 8 September 2021 dini hari.

Dr. Pieter Cannys Zulkifli

Persoalan klasik yang dijadikan alasan adalah kapasitas penghuni yang berlebih (overload). Itu pula yang diungkapkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat memberikan pernyataan pers terkait kebakaran Lapas Tengerang. Selain kelebihan kapasitas, Yasonna juga mengatakan bahwa sejak 42 tahun bangunan ini berdiri, Lapas Kelas I Tangerang tidak pernah memperbaiki instalasi listriknya.

Bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tak elok bila pejabat sekelas menteri hanya bisa menyalahkan keadaan tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Menteri Yasonna harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Tanggung jawab ini tak bisa lagi semata-mata dibebankan kepada Direktur Jenderal Lapas.

Lapas Kelas I Tangerang merupakan satu dari ratusan rumah tahanan di Indonesia. Berdasarkan data Smslap.ditjenpas.go.id per 8 September  2021, penghuni lapas dan rutan se-Indonesia mencapai 250.527 orang narapidana. 

Tidak sedikit anggaran negara yang digelontorkan untuk mengelola penjara. Porsi anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) merupakan yang terbesar dari keseluruhan pagu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Anggaran Besar

Selama lima tahun terakhir, anggaran Ditjen PAS per tahun di kisaran Rp5 triliun dan porsinya berkisar 40 persen dari pagu Kemenkumham. Bahkan, pada 2019, anggarannya sempat mencapai Rp6,11 triliun atau 42 persen dari pagu kementerian kala itu.

Meskipun mendapatkan gelontoran anggaran besar, anehnya permasalahan di lingkungan lapas tak lantas berkurang. Dan, peristiwa terpanggangnya 40 napi di dalam sel penjara yang terkunci pada pekan lalu sungguh di luar akal sehat.

Polisi harus bergerak cepat menyelidiki. Usut tuntas peristiwa kebakaran ini dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Di mana petugas saat kejadian terjadi, apa yang mereka lakukan dan mengapa hydrant tidak berfungsi.

Lebih dari itu, Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi kepada Menkum HAM atas terjadinya peristiwa ini dan terkait persoalan Lapas lainnya. Sebab, sejak Yasonna menjabat Menkumham pada 2014 lalu belum ada tindakan konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

Cerita Lama

Jika menengok ke belakang, peristiwa serupa pernah terjadi di lapas lain dengan berbagai sebab. Pada 11 April 2020, api membubung dari Lapas Kelas II Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa itu dipicu kerusuhan yang antara lain bermula karena  ada narapidana yang tidak diizinkan melayat orangtuanya yang meninggal.

Sementara itu, perselisihan antara sipir dan sejumlah  tahanan narkotika berujung pada perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas  di Rumah Tahanan (Rutan)  Kelas IIB Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, 12 Februari 2020.

Lebih ke belakang, 11 Juli 2013, Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara,   dibakar para narapidana yang kesal dengan pemadaman listrik sehinggga persediaan air habis. Sebanyak empat orang meninggal dalam peristiwa ini.

Alasan memang bisa dibuat, tapi hati nurani tak bisa berdusta. Selama ini persoalan kelebihan kapasitas penjara selalu menjadi ‘permainan’ elite untuk banyak kepentingan, semua saling melilit bagaikan lingkaran setan. DPR dan Pemerintah harus punya sikap tegas dan skala prioritas agar masalah Lapas segera tuntas.

Di sisi lain, mentalitas aparat-aparat yang bekerja di Lapas juga menjadi catatan tersendiri. Adanya  ”kamar istimewa” untuk penghuni tertentu dan adanya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas yang berulangkali terjadi adalah fakta tak elok yang kerap terjadi.

Momentum untuk berbenah

Berangkat dari kejadian ini, sekaranglah momentum yang tepat untuk berbenah dari segala aspek.  Dari segi fisik bangunan, menjadi keharusan bagi instansi terkait untuk memeriksa dan menguji secara massif dan berkala seluruh instalasi listrik di gedung-gedung pemerintah termasuk lapas-lapas yang ada. Perlu juga dipertimbangkan untuk membuat sistem kunci sel yang terotomatisasi dengan ruang kepala Lapas, sehingga bila kejadian serupa terjadi, sel penjara bisa langsung dibuka dengan satu jentikan jari.  

Dari sisi kelembagaan, mulai memperbaiki koordinasi antar kementerian/Lembaga untuk membuat sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan efektif.

Dari sisi kebijakan, salah satu langkah yang dapat segera diambil pemerintah adalah dengan mengubah orientasi politik kebijakan dalam menangani kejahatan ringan, termasuk yang terkait penggunaan narkotika. Pemerintah dapat membebaskan mereka yang seharusnya tidak pernah ditahan, termasuk orang-orang yang ditahan atas dasar pasal-pasal karet dalam UU ITE

Alternatif penahanan selain di rutan juga harus dilakukan, seperti penangguhan penahanan, tahanan kota, dan tahanan rumah. Ini karena sebagian penghuni lapas dan rutan ternyata  belum mendapat putusan pengadilan yang  berkekuatan hukum tetap. Jumlah dan kesejahteraan pegawai lapas serta  rutan  juga harus terus diupayakan  ditambah agar mereka dapat  bekerja optimal.

Akhir kata, pesan ‘merah” dari peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang jangan sampai dibiarkan hilang terbawa angin. Harapan besar pun disandangkan di pundak MenkumHAM untuk segera melakukan aksi nyata dengan membenahi sistem lapas dan sistem peradilan di Indonesia. Dari sisi pemerintahan, beliau memiliki wewenang besar, dari sisi politik beliau berasal dari partai pemenang pemilu yang memiliki keterwakilan banyak di DPR. Apalagi dari sisi kecakapan dan jam terbang, tak ada lagi yang ragu. Lantas, apa yang harus ditunggu?

Meminjam sesanti dalam bahasa Jawa yang berbunyi: “kakehan gludug kurang udan”— terlalu banyak bicara namun tidak pernah memberi bukti nyata. Janganlah terlalu banyak konsep, terlalu banyak berwacana, dan terlalu banyak aturan, namun semua hanya sebatas macan kertas dan minim realiasi.

Pak Menteri, inilah saat yang tepat bagi bagi Anda membuktikan kinerja terbaik sebagai menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Republik ini!

Penulis: Dr. Pieter Cannys Zulkifli, Pengamat Kebijakan Publik, tinggal di Kota Malang.

Sumber: pietercz.id