Menyapu Mafia Tanah

Jangan ada penegak hukum yang “back up” mafia tanah!

SISIBAIK.ID – Pernyataan tersebut secara gamblang ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 22 September 2021. Presiden meminta jajaran Polri tidak ragu mengusut para mafia tanah. Jokowi menekankan, jangan sampai ada penegak hukum yang justru melindungi para mafia tanah.

“Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” ucap Presiden.

Presiden menyatakan, hal itu merupakan bentuk komitmen negara dalam mengurai konflik agraria. Negara berkomitmen mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

Dr. Pieter Cannys Zukifli, SH, MH

Konflik agraria dan sengketa lahan merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat. Banyak konflik agraria telah berlangsung lama, bahkan sangat lama. Ada yang puluhan tahun bahkan sampai 40 tahun tapi masalah tidak kunjung usai.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, kasus-kasus terkait pertanahan di Indonesia bertumpuk hingga ribuan kasus. Persoalan biasanya bertumpu pada kasus sengketa hak waris, kasus monopoli tanah oleh korporasi, pengembangan kawasan industri properti yang menyebabkan penggusuran tanah pertanian.

Masalah lain yakni kasus tumpang tindih atas kepemilikan tanah dengan bukti kepemilikan yang berbeda-beda, seperti girik, akta-jual beli, atau bukti kepemilikan dalam bentuk lain yang dikeluarkan pada masa kolonial Belanda. Sejak adanya UU Agraria, bentuk-bentuk kepemilikan tersebut wajib dikonversikan menjadi hak milik dengan sertipikat hak milik. Namun, karena banyak masyarakat yang belum teredukasi maka banyak pula status kepemilikan tanah yang belum terurus dengan baik sehingga di sanalah muncul banyak sengketa terkait kepemilikan tanah.

Ada pula konflik agraria yang kerap muncul beserta kasus kekerasan yang menyertai. Terkait hal ini, pada umumnya disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh pejabat publik.

Munculnya mafia tanah menambah kompleksitas persoalan sengketa terkait kepemilikan tanah. Modus mereka biasanya memalsukan dokumen kepemilikan tanah dan memperkarakannya ke pengadilan untuk merebut tanah milik orang lain. Biasanya para mafia tanah ini menyasar tanah perumahan, bangunan kantor, pabrik atau proyek negara, dan fasilitas umum untuk jadi rebutan.

Mafia tanah “bermain” menggunakan uang dan kekuasaan dengan mempengaruhi pejabat terkait, termasuk hakim dan pengadilan. Keberadaan mafia tanah sulit dibereskan karena menyangkut orang-orang penting dan berkuasa. Apalagi mereka rela melakukan apa saja demi merampas hak orang lain.

Konspirasi oknum di berbagai lini institusi membuat kelompok mafia tanah selalu berada di atas angin. Kebanyakan dari mereka sampai dengan hari ini tidak tersentuh. Mereka bergerak bebas mencari mangsa, menguasai dan menindas masyarakat yang lemah dan tidak berdaya.

Anehnya, saat masyarakat melaporkan kesewenang-wenangan itu, para oknum justru diam tidak bertindak. Sebaliknya, jika ada oknum yang tidak sejalan dengan kepentingan para mafia tanah, anehnya beberapa saat kemudian oknum tersebut di mutasi/dipindah.

Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sesuatu yang sangat mustahil diwujudkan apabila Negara ini justru dikendalikan oleh para mafia. Mereka hidup dengan merampas dan menguasai hak-hak rakyat. Mereka juga mampu mengendalikan oknum-oknum lintas diberbagai institusi dan lembaga. Mereka berani mengeluarkan dana dalam jumlah besar agar para oknum berpihak kepada kepentingan mereka untuk menguasai tanah-tanah rakyat.

Kasus mafia tanah sulit diberantas karena melibatkan banyak pihak. Negara harus berani dan tidak boleh kalah dengan mafia.

NEGARA HARUS HADIR

Pokok persoalan yang menyebabkan lahir dan berkembangnya mafia tanah adalah ketidakpastian hukum pada proses pelayanan pertanahan. Sebaliknya, sertifikat elektronik, biaya perolehan hak yang kini dipublikasikan, hingga usulan pembuatan pengadilan khusus pertanahan dalam RUU Pertanahan tidaklah menyangkut aspek proses pada pemberian hak atas tanah, pengawasan tata guna lahan, sehingga tidak efektif menyelesaikan masalah mafia tanah.

Karena itu, seperti ditegaskan Presiden Jokowi, Negara harus hadir untuk menjamin pengakuan hak-hak atas tanah yang melekat pada warga negara berdasarkan perundang-undangan.

Saat ini, pemerintah telah membentuk sejumlah tim satgas pemberantasan mafia tanah sebagai hukum kasus muara terminologi kejahatan. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga telah tegas memerintahkan seluruh jajaran untuk menindak tegas para mafia tanah. Diharapkan perintah ini merefleksikan adanya komitmen negara di dalam membela hak-hak rakyat, sekaligus menegakkan hukum tanpa tebang pilih.

Kita patut mengapresiasi dan mendorong komitmen tersebut agar diwujudkan dalam langkah konkret aparat penegak hukum dengan menyasar pada aktor utama (bekingan) di balik itu semua. Jangan hanya sebatas citra semata. Terlebih mafia tanah merupakan masalah kronis yang semestinya ditangani secara imparsial.

Aparat hukum harus bertindak cepat dengan konsep penanggulangan secara terpadu dari semua elemen yang terkait. Lembaga peradilan harus diperkuat dan tahan banting atas bujukan dan iming-iming orang berduit dan berkuasa.

Tak kalah penting yakni peran BPN yang sangat vital karena persoalan pertanahan yang terjadi kebanyakan sangat dilematis dan kompleks. Oleh karena itu, BPN perlu dipimpin orang yang kuat agar memiliki ketangguhan melawan orang berduit dan kekuasaan. Tanpa itu sulit memberangus mafia tanah.

Di sisi kebijakan, Negara harus hadir untuk menjamin pengakuan hak-hak atas tanah yang melekat pada warga negara berdasarkan perundang-undangan.

UU Agraria wajib menjadi undang-undang yang komperehensif dan dapat mengatasi  persoalan-persoalan pertanahan, yang hakikatnya selain sebagai milik pribadi, juga melekat di atasnya sebagai fungsi sosial seperti yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.

Reformasi Agraria atau land reform harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas utama dalam politik hukum nasional yang lebih merakyat. Dengan adanya land reform diharapkan sengketa dan konflik pertanahan, serta praktik-praktik mafia tanah dapat diberantas ke akarnya. Karena, negara memiliki sistem penguasaan dan kepemilikan tanah yang tegas serta tidak banyak celah untuk “bermain” di dalamnya.

Sederhana tapi seluruh pihak terkait perlu kekuatan ekstra serta tahan banting.

Terakhir, edukasi bagi masyarakat sangat diperlukan agar melek hukum tanah dengan prinsip kehati-hatian dan penghormatan kepada pemegang hak tanah.

Sekali lagi, sebagai suatu kejahatan, kehadiran mafia tanah perlu diantisipasi. Nyaris tidak ada jaminan keamanan bagi sertifikat tanah yang dimiliki tak akan mengalami perubahan status kepemilikan secara ilegal. Selagi mafia tanah masih diberi ruang, maka, alih status kepemilikan ilegal dapat terjadi sewaktu-waktu. Waspada!

Penulis: Dr. Pieter C. Zukifli, SH, MH., pengamat kebijakan publik

Sumber: pietercz.id

Foto: Antara