Pahlawan AntiKorupsi

“Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan” – Gus Dur.

SISIBAIK.ID – Hari ini menjadi tahun kedua rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan di tengah-tengah ujian pandemi Covid-19 yang belum mereda. Di tengah himpitan pandemi, ternyata persoalan korupsi masih menjadi masalah utama di negeri ini. Seperti tidak ada pengecualian kondisi oleh para oknum agar tidak melakukan tindakan tercela pada situasi yang berat ini. Berbagai kasus terus bermunculan, meski penegakan hukum terhadap koruptor juga semakin digalakkan.

Pertengahan tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 700 triliun. Begitupun pemerintah daerah juga aktif mengucurkan dana untuk penambahan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Prioritas dari bantuan ini diperuntukan bagi penanganan di bidang kesehatan, dan penanganan dampak ekonomi dengan mengupayakan dunia usaha tetap berjalan.

Namun, sayangnya hal ini menjadi ladang emas bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan penyelewengan kekuasaan. Masih ada saja oknum elite dan pejabat yang tidak amanah dalam menyalurkan dana bantuan untuk rakyat.

Membaca Korupsi

Disadari atau tidak, Indonesia telah menjadi panggung pertunjukan rekayasa hukum yang rumit, pelik, dan melibatkan banyak elite politik. Orientasi pejabat negeri ini sering berujung akumulasi profit dan penumpukan kekayaan. Membaca oknum elite Indonesia dewasa ini adalah membaca tubuh korupsi, kepala konflik, tangan rekayasa, dan kaki dusta.

Korupsi di kalangan pejabat menengah dan bawahan dapat menyebabkan rusaknya sendi-sendi peradaban umat manusia. Modusnya sangat mudah dibaca misalnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah atau banyaknya pungutan liar dalam sistem birokrasi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan rakyat sulit memperoleh pelayanan secara baik.

Rekayasa hukum, konflik elite, dan skandal korupsi di Indonesia membutuhkan pahlawan penyelamat. Pahlawan yang punya mental asketis, visi antikorupsi, dan keberanian bertindak.

Pada momen Hari Pahlawan, kita bisa menakar nilai dan jati diri pahlawan yang memiliki makna pengabdian, pengorbanan, kebersamaan, keberanian, kerja keras, dan mendahulukan kepentingan orang banyak. Tentunya berbeda masa dan cara, ketika pahlawan berjuang mengusir penjajah dengan pahlawan yang dibutuhkan saat ini.

Belajar dari kisah dan spirit para tokoh terdahulu, kita bisa membaca kisah Bung Hatta yang memiliki rekam jejak sebagai sosok yang sangat anti terhadap korupsi. Salah satu kisahnya ada pada 1970, ketika Bung Hatta dan rombongan mengunjungi Tanah Merah, Irian Jaya, tempat ia sempat dibuang oleh kolonial Belanda. Di sana, Bung Hatta disodori amplop berisi uang. Uang tersebut sebenarnya bagian dari biaya perjalanan Bung Hatta yang ditanggung pemerintah.

Namun, Bung Hatta menolaknya. “Uang apa lagi…? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?” kata Bung Hatta seperti dikutip dari buku berjudul Mengenang Bung Hatta (2002).

Bung Hatta juga mengatakan bahwa uang pemerintah pun sebenarnya adalah uang rakyat. “Tidak, itu uang rakyat, saya tidak mau terima. Kembalikan,” tegas Bung Hatta.

Gus Dur pernah berkata, “Hanya ada tiga polisi yang tidak bisa disuap, yakni patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng.” Sepak terjangnya sebagai seorang polisi yang amanah memang patut ditiru. Hoegeng memang merupakan ikon polisi jujur dan antisuap.

Kapolri Hoegeng berpesan mengenai cara memberantas korupsi yang menurutnya efektif.

“Kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini, sebenarnya gampang. Ibaratnya, kalau kita harus dimulai dari atas ke bawah. Membersihkan korupsi juga demikian. Harus dimulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas atau pejabatnya lebih dulu, lalu ke turun badan atau level pejabat eselonnya dan akhirnya ke kaki hingga telapak atau ke pengawal bawah,”

Baharuddin Lopa adalah sosok lain dalam ikon antikorupsi di Indonesia. Beliau adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pada 6 Juni 2001 hingga meninggal dunia pada 3 Juli 2001. Lopa dikenal sebagai Jaksa Agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Beliau juga sangat galak terhadap setiap tindak tanduk yang menjurus ke korupsi. Baharuddin Lopa sangat anti terhadap suap.

Sebagai seorang pejabat, Lopa pun tidak memiliki harta melimpah sampai akhir hidupnya. Bahkan rumahnya di Makassar sangat sederhana sebagai rumah seorang pejabat tinggi negara pada saat itu, dibandingkan dengan para pejabat tinggi saat itu dan sekarang ini.

Kekinian, persoalan bangsa kita sampai hari ini adalah kian masifnya perilaku korupsi yang dilakukan oknum pejabat publik. Kasus korupsi yang menjadi konflik antar-pejabat, perdebatan pegiat hukum, dan isu politis di ranah elite penting untuk segera dicari titik terangnya.

Pahlawan antikorupsi sedang dinanti, pikiran dan kerja kreatifnya penting untuk menyelamatkan negeri ini. Pahlawan antikorupsi yang berani berlaku Jujur dan mengungkap ketidakjujuran.

Mengakhiri tulisan ini dengan nukilan kalimat bijak dari Gus Dur, Presiden ke-4 Republik Indonesia: “Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan” .

Sekaranglah saatnya pahlawan versi modern mengisi panggung Republik ini. Pahlawan antikorupsi yang mencurahkan segenap pikiran dan kerja kreatifnya penting untuk menyelamatkan negeri ini.

Penulis: Dr. Pieter Cannys Zulkifli, SH, MH., Pengamat Kebijakan Publik

sumber: pietercz.id

Foto ilustrasi: sindonews.com