Menegakkan Hukum yang Berkeadilan

Hukum memang memerlukan kepastian. Tapi kepastian hukum tanpa adanya unsur kepekaan terhadap kasus hanya akan memunculkan ketidakadilan yang lain.

KEADILAN masyarakat terusik atas kasus yang dialami Valencya alias Nengsy Lim. Perempuan warga Karawang, Jawa Barat, ini dituntut satu tahun penjara karena memarahi suaminya yang kerap mabuk-mabukan.  Valencya dianggap telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis terhadap suaminya.

Imam Hidayat, SH, MH

Jaksa mendakwa Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Valencya keberatan atas tuntutan tersebut. Dia merasa ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya dalam kasus tersebut. “Saya keberatan yang mulia, apa yang dibacakan tidak sesuai fakta, masa hanya karena saya mengomeli suami yang suka mabuk-mabukan, saya jadi tersangka dan dituntut satu tahun penjara,” katanya di hadapan hakim ketua persidangan di Pengadilan Negeri Kawarang.

Merespon tanggapan Valencya, majelis hakim menjelaskan agar terdakwa bisa menyampaikan lewat pleidoi atau sidang pembelaan yang dijadwalkan pada persidangan berikutnya.

Banyak pihak yang menyayangkan tindakan aparat penegak hukum yang meloloskan kasus ini. Disamping tidak peka terhadap sense crisis, harusnya penegak hukum mengutamakan restorasi justice dalam hal penanganan perkara-perkara privat atau ultimum remedium. Hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum, harusnya keadilan dan kemanfaatan yang ditonjolkan.

Kasus ini pun menjadi heboh dan viral di media sosial. Bahkan hingga didengar oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jaksa Agung ST Burhanuddin memutuskan melakukan eksaminasi khusus terkait dengan penanganan perkara KDRT terdakwa Valencya alias Nengsy Lim di Kejaksaan Negeri Karawang.

Respon cepat yang diambil Jaksa Agung dengan menindak tegas pihak-pihak dari unsur kejaksaan yang terlibat penuntutan perkara tersebut sudah tepat dan patut diapresiasi. Juga langkah POLRI untuk memeriksa para penyidik yang menangani kasus tersebut oleh PROPAM.

Keadilan Masyarakat

Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Pernyataan ini tidak hanya bermakna bahwa keberadaan hukum bersamaan dengan keberadaan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum ada sebagai instrumen untuk membentuk kehidupan bermasyarakat.

Karenanya, orientasi dari hukum adalah masyarakat itu sendiri. Keadilan yang hendak dicapai dan diwujudkan adalah keadilan masyarakat. Karena hukum adalah instrumen sosial, hukum tidak dibuat untuk hukum itu sendiri. Ini mengandung konsekuensi bahwa penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan agar aturan hukum terlaksana. Dalil ini telah dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo sebagai salah satu karakter hukum progresif.

Pernyataan ini juga berarti bahwa hukum tidak dibuat untuk para yuris dan aparat penegak hukum, melainkan untuk manusia dan masyarakat. Karena itu, yang semestinya menjadi ukuran keadilan dalam penegakan hukum juga bukan aturan hukum tertulis dan pendapat ahli hukum, melainkan kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan dan pendapat umum masyarakat.

Objektivitas keadilan hukum bisa jadi berseberangan dengan objektivitas keadilan masyarakat. Karena itu, dalam penegakannya hukum harus dinilai dengan keadilan masyarakat. Ini tidak berarti keberadaan aturan hukum tertulis tidak diperlukan lagi. Hukum tertulis tetap diperlukan sebagai pedoman perilaku masyarakat dan pedoman para penegak hukum.

Hukum memang memerlukan kepastian. Tapi kepastian hukum tanpa adanya unsur kepekaan terhadap kasus hanya akan memunculkan ketidakadilan yang lain.

Satu hal, terhadap permasalahan serupa yang terjadi, masyarakat harus berani bersuara lantang. Masyarakat harus berani melaporkan kepada Jaksa Agung atau Kapolri melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia jika menemukan atau melihat ada perilaku oknum yang bersikap tidak profesional, menghakimi seseorang yang belum tentu bersalah, menyimpang dari standar operasional prosedur, dll. Di sisi lain, majelis hakim harus berani membebaskan Valencya dari segala tuntutan pidana.

Harapan penulis, Jaksa Agung dan Kapolri serius memproses siapa saja yang tidak amanah dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum.

Penulis: Imam Hidayat, SH, MH., Praktisi Hukum

Foto: alenia.id