Selalu Ada Harapan untuk KPK

Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin melaju. – Abdurrahman Wahid

SisiBaik.IDINDONESIA perlu cara yang lebih baru dalam pemberantasan korupsi. Demikian diucapkan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Desember 2021.

Dr. Pieter C. Zulkifli, SH, MH.

Salah satu saran Kepala Negara adalah meminta penindakan korupsi tidak harus mengejar kehebohan di publik, tetapi harus mengedepankan upaya-upaya yang lebih fundamental, lebih mendasar, dan lebih konprehensif yang bisa bermanfaat bagi publik.

Selain tanpa pandang bulu, pemberantasan korupsi tidak harus mengedepankan soal efek jera saja. Menurut Presiden, penindakan korupsi harus lebih pada pemulihan hasil tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian yang dialami negara. Presiden pun meminta kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk terus menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang demi memulihkan kerugian negara. Hal ini penting karena berdasarkan hasil survei, publik masih menempatkan masalah pemberantasan korupsi sebagai hal penting kedua yang perlu diselesaikan pemerintah.

Harapan Presiden agar korupsi diberantas sampai ke akarnya sesunggunya telah lama disampaikan sejak kali pertama mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginjakkan kaki di Istana Negara. Namun dalam kenyataannya, pemerintah terlihat makin terseok-seok memberantas sindikat perampok uang rakyat, dengan berbagai sebab.

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan rasuah, kini justru makin menyenangkan bagi koruptor. Maling uang negara tidak lagi dikejar-kejar dengan operasi tangkap tangan, bahkan mantan napi korupsi konon hendak dikasih gelar bak pahlawan, ‘penyitas’, dan peran mulia sebagai penyuluh.

Hasil survei Indikator menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terus menurun sejak 2018 hingga 2021. Sementara kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) justru meningkat tajam. Sebanyak 64 persen responden cukup percaya dengan polisi. Sedangkan hanya 59 persen yang cukup percaya dengan KPK.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat pemaparan survei secara daring pada Minggu 5 Desember 2021 mengatakan, KPK sebelumnya konsisten berada di urutan kedua atau ketiga sejak 2015. Kemudian sejak 2018, tren kepercayaan publik terus menurun. Pada tahun 2019 dan 2020, kepercayaan publik terhadap KPK dan Polri seimbang. Namun pada tahun 2021, terjadi perbedaan yang sangat jauh antara kedua instansi pemerintah tersebut.

Ada apa dengan KPK?

Internal KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri kerap menuai sorotan publik. Polemik internal yang mewarnai perjalanan KPK selama lebih dari setahun terakhir kebanyakan terpusat pada sosok ketua komisi anti rasuah tersebut.

Masih segar dalam ingatan publik saat KPK diguncang polemik integritas sang ketua yang kedapatan naik helikopter mewah saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Kasus itu berujung jatuhnya sanksi teguran tertulis dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Firli lantaran melanggar kode etik.

Tak lama dari itu KPK kembali diguncang polemik integritas menyusul rencana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, pejabat struktural dan Dewas KPK untuk tahun 2021. Kritik muncul lantaran rencana itu dinilai memudarkan kesederhanaan dan integritas lembaga yang telah berdiri sejak 16 tahun lalu.

Kemudian KPK kembali dilanda kehebohan baru menyusul digelarnya tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawainya untuk proses alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN). Yang bikin ramai adalah hasil tes yang menyatakan 75 orang pegawainya tidak lolos TWK, sehingga tak memenuhi syarat diangkat jadi ASN.

Lantas, penggunaan frasa “penyitas” untuk terpidana korupsi yang dipakai oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, cukup mengagetkan publik. Wawan juga menyatakan akan menggunakan mantan napi koruptor sebagai penyuluh antikorupsi. Walaupun belakangan KPK telah meluruskan hal tersebut, tak pelak hal ini menjadi polemik di masyarakat. Pernyataan ini jelas tidak sensitif, juga pasti tidak cerdas. Arti penyintas adalah korban. Yang maling mereka, kok yang jadi korban mereka juga. Aneh, bukan? Jika kita menerima koruptor sebagai “penyitas korupsi”, generasi Indonesia akan memaknai dan menganggap korupsi bukan lagi kejahatan.

Dan peristiwa yang masih hangat dalam ingatan, kasus Lili Pitauli yang mendapat sanksi ringan atas pelanggaran berat yang dilakukan. Ini juga menjadi tanda tanya besar dalam benak publik.

Menyitir pernyataan Guru Besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra yang menyebut bahwa KPK kini tengah dilanda krisis integritas dan demoralisasi. Sehingga, lembaga yang seharusnya menangani korupsi tersebut justru sulit memainkan peran yang efektif dalam pemberantasan kasus rasuah.

Apapun itu, berderet lakon di atas tentu menjadi angin segar bagi koruptor. Terlebih sederet kebijakan dan perlakuan terhadap pencuri uang rakyat yang memang makin lunak. Berbagai keistimewaan kerap didapatkan sejak proses pengusutan perkara hingga saat mereka di penjara.

Koreksi Prilaku Elite

Telah menjadi rahasia umum bahwa banyak pengusaha yang terlibat kasus korupsi di pusat maupun daerah karena memiliki hubungan dengan kekuasaan terkesan didiamkan atau tidak serius ditindaklanjuti. Termasuk para elite partai politik yang diduga melakukan tindak korupsi yang justru dilindungi atau dikesampingkan oleh KPK.

Koruptor itu seperti iblis, tidak boleh diberi ruang kekuasaan, tidak bisa dikasihani, tidak boleh diampuni. Di negeri ini justru banyak koruptor bebas berhubungan dengan para elite kekuasaan. Dan yang sangat memprihatinkan adalah justru elite memberikan fasilitas karena koruptor berani mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membungkam para elite parpol.

Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini harus lebih serius memberantas korupsi tanpa tebang pilih, bahkan terhadap elite PDIP sekalipun jika terbukti korupsi. Pernyataan Kepala Negara tentang kapolda dan kapolres agar tidak berkunjung ke tokoh-tokoh ormas yang membuat ribut, gaduh, atau onar layak diapresiasi dan didukung. Karena ini dapat menjatuhkan bahkan menghancurkan kewibawaan lembaga/institusi negara. Terlebih jika elite parpol bergaul dengan koruptor, atau bahkan diam-diam membangun usaha atau bisnis bersama, ini sangat memalukan sekaligus bukti bahwa elite negeri ini sangat krisis moral.

Sudah menjadi rahasia umum banyak pejabat kita yang justru gemar bergaul dengan para pelanggar hukum atau penyelundup daripada bergaul dengan masyarakat yang saat ini justru membutuhkan banyak perhatian, bantuan, dan dukungan. Mereka menikmati berbagai fasilitas sogokan dari para pengusaha (hitam) untuk memuluskan bisnisnya. Suatu hal yang tak bisa diberikan oleh rakyat jelata.

Memang benar, pemberantasan korupsi adalah sebuah ikhtiar panjang, di mana dampak dan manfaatnya tidak serta merta dirasakan rakyat seketika itu juga. KPK butuh waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang-per-orang.

Namun yang harus diingat, masyarakat butuh kepastian. Rakyat tak ingin lagi melihat gimik-gimik dalam pemberantasan korupsi hingga krisis di tubuh lembaga antikorupsi KPK. Rakyat ingin hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang langsung dirasakan melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau pembukaan lapangan kerja baru yang betambah dan berlimpah serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah. Dengan semangat itulah KPK dibentuk dan lembaga ini bisa memiliki peran penting.

Satu hal, dalam berbagai pemberitaan media, Presiden Jokowi berkomitmen memberantas korupsi tanpa pilih kasih. Harapannya, ini juga berlaku kepada siapapun, termasuk kader atau elite PDIP. KPK jangan tebang pilih. KPK harus berani. KPK pasti bisa. Tidak ada istilah terlambat bagi KPK!

Penulis: Dr. Pieter Cannys Zulkifli, Pengamat Kebijakan Publik

Sumber: pietercz.id

Foto ilustrasi: mediaindonesia.com